AD/ART

ANGGARAN DASAR

MASYARAKAT KOMBINATORIKA INDONESIA

BAB I  NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1  Nama

Nama dari organisasi ini adalah MASYARAKAT KOMBINATORIKA INDONESIA (INDONESIAN COMBINATORIAL SOCIETY), disingkat InaCombS.

Pasal 2 Tempat Kedudukan

  1. Masyarakat Kombinatorika Indonesia berkedudukan di tempat Presiden berdomisili, dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah Republik Indonesia.
  2. Website organisasi adalah http://www.inacombs.org
  3. Untuk melancarkan jalannya roda organisasi di tingkat provinsi atau gabungan dari provinsi dapat dibentuk Wilayah.

Pasal 3 Waktu

Masyarakat Kombinatorika Indonesia didirikan pada tanggal 6 Mei 2006 di Bandung, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.


BAB II   TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4 Tujuan

Masyarakat Kombinatorika Indonesia (InaCombS) bertujuan memfasilitasi (facilitate), mendorong (encourage), memelihara dengan baik (foster) dan menghargai (cherish) perkembangan kombinatorika serta berupaya meningkatkan peranan kombinatorika.

Pasal 5 Usaha

Untuk mencapai tujuan yang tercantum pada Pasal 4, maka Masyarakat Kombinatorika Indonesia mengusahakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  1. Menyelenggarakan, mensponsori atau berpartisipasi dalam konferensi/seminar/ workshop di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam rangka menelaah, membahas, dan memecahkan masalah kombinatorika.
  2. Melakukan penerbitan bahan bacaan, media berkala serta sarana komunikasi lainnya untuk menyalurkan karya dan berita di bidang kombinatorika sebagai informasi dan pengetahuan bagi anggota dan masyarakat pada umumnya.
  3. Mendorong peningkatan kemampuan anggota melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri.
  4. Memasyarakatkan kombinatorika dan peranannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional Indonesia.
  5. Mengadakan hubungan kerjasama di bidang kombinatorika dengan organisasi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
  6. Mengusahakan sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari berbagai sumber untuk membantu kegiatan organisasi dalam rangka pengembangan kombinatorika.
  7. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kepentingan organisasi.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6 Keanggotaan

  1. Keanggotaan Masyarakat Kombinatorika Indonesia terdiri atas:
    a. Anggota biasa
    b. Anggota kehormatan
    c. Anggota institusional
    d. Anggota seumur hidup.
  2. Keanggotaan seperti tersebut pada ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7 Pengurus

  1. Pengurus Masyarakat Kombinatorika Indonesia terdiri atas:
    a.Pengurus Pusat
    b.Pengurus Wilayah  (bila diperlukan)
  2. Susunan Pengurus Pusat terdiri atas:
    a.Seorang presiden
    b.Sekurang-kurangnya seorang wakil presiden
    c.Sekurang-kurangnya seorang sekretaris, dan
    d.Sekurang-kurangnya seorang bendahara.
  3. Susunan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan Susunan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan kepentingan setempat.
  4. Masa bakti kepengurusan Masyarakat Kombinatorika Indonesia untuk setiap periode pengurus adalah 2 tahun.
  5. Wewenang, tugas dan kewajiban pengurus pusat dan wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8 Kekuasaan Organisasi

  1. Kongres organisasi merupakan kekuasaan tertinggi dalam Masyarakat Kombinatorika Indonesia.
  2. Kongres organisasi sekurang-kurangnya diselenggarakan satu kali dalam dua tahun.
  3. Kongres organisasi terbuka untuk semua anggota.
  4. Kongres menetapkan kebijaksanaan umum organisasi.
  5. Kongres menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  6. Kongres memilih Presiden organisasi.
  7. Tata cara penyelenggaraan Kongres diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9 Rapat Pengurus Pusat

  1. Rapat berkala pengurus pusat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
  2. Rapat kerja antara pengurus pusat dan pengurus wilayah (bila ada) sekurang-kurangnya diselenggarakan satu kali dalam masa kerja pengurus selambat-lambatnya 6 bulan menjelang Kongres.
  3. Semua keputusan rapat diusahakan untuk ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara.
  4. Tata tertib tentang pengambilan keputusan rapat seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV PENUTUP

Hal-hal yang belum jelas pada Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di Bandung pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2006.


ANGGARAN RUMAH TANGGA

MASYARAKAT KOMBINATORIKA INDONESIA

BAB I  SIFAT

Pasal 1 Sifat

  1. Masyarakat Kombinatorika Indonesia adalah organisasi profesi yang bersifat keilmuan, mandiri, nirlaba, dan independen.
  2. Organisasi ini merupakan wadah bagi kombinatorikawan (combinatorist), pengguna dan penggemar kombinatorika serta mereka yang menaruh minat untuk memajukan kombinatorika di Indonesia.

BAB II  LINGKUP ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2 Lingkup Organisasi

  1. Masyarakat Kombinatorika Indonesia merupakan organisasi yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
  2. Untuk kelancaran organisasi, organisasi wilayah di tingkat propinsi atau daerah dapat dibentuk oleh Pengurus Pusat Masyarakat Kombinatorika Indonesia.
  3. Organisasi wilayah sekurang-kurangnya dapat dibentuk bila mempunyai sekurang-kurangnya 10 anggota.

Pasal 3 Keanggotaan

  1. Setiap orang yang bersimpati terhadap tujuan Masyarakat Kombinatorika Indonesia dapat menjadi anggota biasa.
  2. Keanggotaan kehormatan diberikan dengan nominasi sebagai penghargaan atas kontribusi dalam usaha pencapaian tujuan Masyarakat Kombinatorika Indonesia.
  3. Keanggotaan institusional diputuskan dan diberikan oleh Pengurus Pusat kepada institusi atau organisasi yang bersimpati terhadap tujuan organisasi.
  4. Keanggotaaan seumur hidup diberikan kepada anggota biasa yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 4 Tata Cara Menjadi Anggota

  1. Untuk menjadi anggota biasa, seseorang harus mengajukan permohonan tertulis dan disetujui oleh Pengurus Pusat. Setelah diterima dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, kepadanya diberikan Kartu Tanda Anggota.
  2. Anggota kehormatan, institusional dan anggota seumur hidup ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Anggota serta Penghentian Keanggotaan

  1. 1.Hak Anggota
    a. Anggota biasa dan anggota seumur hidup mempunyai hak bicara, hak suara, hak dipilih, dan hak memilih.
    b. Anggota kehormatan dan anggota institusional mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara, hak dipilih maupun hak memilih.
  2. Kewajiban Anggota
    a. Setiap anggota berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Kongres.
    b. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan keputusan Rapat Pengurus yang didasarkan kepada keputusan-keputusan Kongres.
    c. Setiap anggota (kecuali anggota kehormatan) berkewajiban membayar iuran tahunan anggota yang besar dan cara pembayarannya ditetapkan oleh keputusan Pengurus Pusat.
  3. Penghentian keanggotaan.
    a. Keanggotaan seseorang/lembaga  hilang jika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
    b. Setiap anggota dapat diberhentikan sementara sebagai anggota dengan keputusan rapat Pengurus Pusat. Pemberhentian sementara disampaikan secara tertulis oleh Pengurus Pusat. Anggota yang diberhentikan sementara diberi kesempatan memberikan penjelasan dan pembelaan dalam Rapat Pengurus Pusat. Apabila setelah diundang dalam Rapat Pengurus Pusat yang bersangkutan tidak hadir tanpa memberi alasan baik secara lisan maupun tertulis, Rapat Pengurus Pusat menetapkan pemberhentian tetap baginya.

BAB III TATA CARA PENYELENGGARAAN KONGRES

Pasal 6 Tempat dan Waktu Penyelenggaraan Kongres

  1. Tempat pelaksanaan Kongres ditetapkan dalam Kongres sebelumnya, dan Kongres diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Kongres yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.
  2. Kongres diadakan dua tahun sekali.
  3. Kongres luar biasa diadakan bila Pengurus Pusat menganggap perlu atau bila sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota memintanya secara tertulis kepada Pengurus Pusat dengan memberitahukan hal-hal yang akan dibicarakan.
  4. Pemberitahuan untuk menyelenggarakan Kongres dikirimkan oleh Panitia Penyelenggara Kongres kepada semua anggota, sekurang-kurangnya enam bulan sebelum Kongres dilaksanakan.
  5. Segala sesuatu mengenai Kongres disiapkan oleh Panitia Penyelenggara dengan pengarahan Pengurus Pusat Masyarakat Matematika Kombinatorika Indonesia.

Pasal 7  Cara Pengambilan Keputusan

  1. Panitia Penyelenggara Kongres ditetapkan melalui keputusan Pengurus Pusat.
  2. Pimpinan sidang Kongres dipilih oleh Kongres.
  3. Pengesahan agenda Kongres, termasuk didalamnya pembentukan panitia pemilihan presiden, dilakukan oleh Kongres.
  4. Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam Masyarakat Kombinatorika Indonesia. Keputusan-keputusan disusun secara tertulis dan disampaikan kepada Pengurus Pusat Masyarakat Kombinatorika Indonesia.
  5. Keputusan-keputusan sedapat mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, maka  diadakan pemungutan suara dan keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
  6. Pemberian suara tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan dalam bentuk apapun.
  7. Rapat anggota tingkat wilayah dilakukan dengan tata cara penyelenggaraan yang sama dengan Kongres.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 8 Pemilihan Pengurus dan Masa Bakti Pengurus

  1. Presiden hanya dapat memangku jabatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) masa bakti berturut-turut.
  2. Presiden membentuk Pengurus Pusat dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kongres.
  3. Masa bakti Pengurus Pusat dan Wilayah, masing-masing adalah 2 (dua) tahun.
  4. Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Pusat setelah memperhatikan usulan dari rapat anggota tingkat wilayah.

Pasal 9 Hak dan Kewajiban Pengurus

  1. Pengurus Pusat berhak:
    a.Mewakili dan berwenang untuk bertindak atas nama organisasi, baik ke luar maupun ke dalam.
    b.Menetapkan peraturan, tata tertib, dan kebijaksanaan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.
    c.Mendapatkan hak lainnya yang ditetapkan dalam Kongres.
  2. Pengurus Pusat berkewajiban
    a.Memenuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar
    b.Menyusun program kerja sesuai dengan amanat Kongres dan melaksanakannya dengan berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Kongres.
    c.Mempertanggungjawabkan segala kewenangan dan tugas-tugas yang dilakukan kepada Kongres.
  3. Hak dan tugas Pengurus Wilayah disesuaikan dengan hak dan tugas Pengurus Pusat.

Pasal 10 Pertanggungjawaban Pengurus

  1. Pada akhir masa bakti kepengurusannya Presiden menyampaikan pertanggungjawaban Pengurus Pusat kepada Kongres yang mencakup masalah pelaksanaan program kerja, termasuk laporan keuangan dan hal-hal lain selama masa bakti kepengurusannya.
  2. Pengurus Wilayah bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat dengan menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja selama masa baktinya.
  3. Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah disesuaikan dengan ayat (1) dan (2) di atas.

Pasal 11 Penyelenggaraan Rapat Pengurus

  1. Rapat Kerja Pengurus Pusat dan Ketua Wilayah dipimpin oleh Presiden . Dalam hal Presiden berhalangan rapat dipimpin oleh Wakil Presiden atau yang diberi mandat oleh Presiden.
  2. Rapat kerja Pengurus Pusat dan Ketua Wilayah hanya dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus yang diundang.
  3. Keputusan-keputusan rapat sejauh mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila pemungutan suara terpaksa ditempuh, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir dalam rapat.
  4. Penyelenggaraan rapat pengurus di tingkat wilayah disesuaikan dengan ayat (1), (2), dan (3) di atas.

BAB V KEKAYAAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 12 Kekayaan

  1. Sumber keuangan organisasi berasal dari iuran anggota, sumbangan-sumbangan tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Usaha pengumpulan keuangan, dana, dan sumbangan untuk pembiayaan organisasi menjadi tanggung jawab pengurus.
  3. Pengelolaan keuangan dan perlengkapan organisasi menjadi tanggungjawab pengurus.
  4. Hal-hal lain mengenai pengaturan keuangan dan pengaturan serta perlengkapan lain yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditentukan oleh keputusan pengurus yang harus dipertanggungjawabkan dalam Kongres.

Pasal 13 Pembubaran Organisasi dan Wilayah

  1. Jika oleh Kongres telah diputuskan bahwa organisasi dibubarkan, pembubaran mencakup pula pembubaran semua wilayah.
  2. Wilayah yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat dapat dibubarkan oleh Pengurus Pusat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14 Ketentuan Lain-lain

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada Acara Sarasehan di Program Studi Matematika FMIPA-ITB Bandung, tanggal 6 Mei 2006.

Comments